Ekspor Benih Lobster

Periset Pusat Riset Politik, Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anta Maulana Nasution memandang peraturan meluluskan export benih lobster atau benur tidak dapat disaksikan cuma untuk usaha pemerintahan tingkatkan ekonomi nelayan. Tetapi selaku usaha beberapa artis lain kecuali nelayan yang mempunyai kebutuhan ekonomi atau politik.

“Harus juga disaksikan selaku usaha dari artis-aktor kecuali nelayan yang mempunyai kebutuhan secara ekonomi atau politik,” kata Anta dalam SAPA MEDIA bertopik Pahami Kekuatan Lobster dari Sudut pandang Kelautan dan Sosial secara virtual, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Maksudnya lanjut Anta, untuk kuasai atau memonopoli usaha export benih lobster dengan memercayakan rekanan kuasa politik. Peristiwa peraturan export benih lobster memperlihatkan ada tanda-tanda oligarki yang peluang selama saat pemerintah awalnya.

Oligarki awalnya usaha untuk ditenggelamkan lewat larangan export benur. Tetapi sekarang mereka coba kembali bangkit di saat ini dengan pemerintah yang baru.

Ia mengingati, artis-aktor yang diartikan diantaranya pemerintahan, swasta dan nelayan atau beberapa pembudidaya.

“Menjadi yang main di situ bukan exportir saja, ada pemilik modal dan pemerintahan yang membuat oligarki,” katanya.

Kekuatan rekanan kuasa ini nampak dari pasal 5 Ketentuan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 tahun 2020 mengenai Pengendalian Lobster, Kepiting dan Rajungan. Dalam pasal itu perusahaan yang pengin lakukan export harus tercatat di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP.

Updated: January 12, 2021 — 4:14 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *